8 Alasan Fraksi PKS Setuju Pengesahan UU Pesantren

8 Alasan Fraksi PKS Setuju Pengesahan UU Pesantren

8 Alasan Fraksi PKS Setuju Pengesahan UU Pesantren

8 Alasan Fraksi PKS Setuju Pengesahan UU Pesantren

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang

( RUU) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Berita Terkait
Xiaomi Siap Kembangkan Smart Pesantren
PGRI Respon Positif Kebijakan Menag Hapus Materi Khilafah di Buku Agama Islam
Pemerintah China Menawarkan Beasiswa untuk Santri Indonesia

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan didampingi oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pembicaraan tingkat II atau pengesahan RUU Pesantren berjalan baik dan merupakan UU yang ditunggu oleh asosiasi pesantren se-Indonesia.

Disela-sela itu, Pimpinan FPKS DPR RI bersama sejumlah ormas Islam

melakukan silaturahim dalam rangka “Sera p Aspirasi dan Sosialiasi” terkait dukungan RUU “Keummatan” (RUU Pesantren, RKUHP, RUU P-KS, RUU Pertanahan, RUU Sumber DAYA Air, dll) yang dilaksanakan pada Selasa (24/9/ 2019) di Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI Gedung Nusantara I lantai 3 Komplek DPR RI.

Hadir dalam acara tersebut Jazuli Juwani (Ketua Fraksi PKS), Muhammad Nasir Djamil, M.Si, Iskan Qolba Lubis, MA, Mohammad Iqbal Romzi, Sukamta, Phd (Sekretaris Fraksi PKS DPR RI).

8 Substansi RUU Pesantren

Fraksi PKS menyoroti terkait 8 substansi pokok RUU Pesantren. Pertama, Fraksi PKS

berpendapat bahwa dengan adanya RUU Pesantren ini Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah wajib menciptakan ekosistem yang mendukung eksistensi Pesantren dalam menjalankan fungsinnya dan harus mampu mendorong Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan perhatian dan memfasilitasi Pesantren agar dapat meningkatkan kualitasnya.

Kedua, aturan mengenai izin pendirian pesantren yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Pasal 6 Junoto Pasal 5 ayat (2) RUU tentang Pesantren, diharapkan tidak memberatkan perseorangan, yayasan atau Ormas Islam dalam mendirikan Pesantren. Selain itu Fraksi PKS berharap, Pemerintah tidak mempersulit prosedural pendirian Pesantren.

Ketiga, aturan mengenai mengenai penyelenggaraan Pesantren dan sistem penjaminan mutu dalam RUU Pesantren ini diharapkan tidak menghambat Pesantren yang selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan telah banyak berkontribusi pada umat, masyarakat, bangsa dan negara.

 

Sumber :

https://mybelmont.belmontcollege.edu/ICS/Academics/ADN/ADN__2140C/2018_SG-ADN__2140C-02A/Blog_4.jnz?portlet=Blog_4&screen=View+Post&screenType=next&Id=eeb2f7bb-92d1-4ecb-840f-b9301671d4f7