Atasi Pungli di Lingkungan Pendidikan, Wabup Minta Disdik Rancang Sistim Evaluasi dan Monitoring

Atasi Pungli di Lingkungan Pendidikan, Wabup Minta Disdik Rancang Sistim Evaluasi dan Monitoring

Atasi Pungli di Lingkungan Pendidikan, Wabup Minta Disdik Rancang Sistim Evaluasi dan Monitoring

Atasi Pungli di Lingkungan Pendidikan, Wabup Minta Disdik Rancang Sistim Evaluasi dan Monitoring

Upaya perbaikan dan pembenahan terhadap pelayanan birokrasi khususnya di lingkungan pendidikan

terus diterapkan Pemkab Limapuluh Kota. Seperti upaya pemberantasan pungutan liar di lingkungan sekolah, sebagai dukungan terhadap gerakan nasional Sapu Bersih Pungli yang digeber Presiden Jokowi.

Guna mengatasi terjadinya tindak pungutan liar, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan meminta

Dinas Pendidikan bisa membentuk sistim evaluasi dan monitoring, guna memantau adanya indikasi pungutan liar di sekolah kepada murid atau wali murid. Secara tegas, ia menyebut, perbuatan meminta pungutan di luar ketentuan, dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana.

“Kita tidak ingin lagi menerima ada laporan tentang pungutan-pungutan di sekolah, baik pungutan uang beli buku, LKS, atau apapun namanya. Jangan bebani lagi masyarakat dengan pungutan-pungutan yang tidak perlu,” kata Ferizal Ridwan dalam rapat diskusi terbatas bersama jajaran kepala sekolah dan Dinas Pendidikan di aula SMAN I Harau, Jumat (4/11).

Hadir pada rapat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Radimas, Sekretraris Pendidikan, para Kabid

serta ratusan kepala sekolah SMP/SMA di lingkungan Limapuluh Kota. Ferizal menyebut, untuk menindaklanjuti terjadinya pungutan di dunia pendidikan, pemerintah khususnya Disdik perlu membuat langkah pencegahan dan penanganan secara ketat dan terukur.

Seperti membuat sistim evaluasi dan monitoring atau tim satgas yang bisa mengawasi dan menindak, jika ada indikasi pungutan liar di sekolah-sekolah. Selain itu, Disdik juga diminta lebih agresif memantau keberlangsungan jalannya proses belajar mengajar, serta mendata kendala-kendala di lapangan.

Sebab, menurutnya, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sedianya sudah memberi amanat bagi masyarakat, untuk memperoleh hak pendidikan secara layak. Seperti adanya program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah pusat sebagai rujukan UU yang dimaksud.

“Jika masyarakat masih dibebankan dengan pungutan atau biaya yang tidak perlu, ini jelas akan merusak tujuan pendidikan kita. Makanya, saya ingin kita bersama-sama menyadari, perlunya kita untuk terus membenahi dan memperbaharui sistim,” tutur Putra Lareh Sago Halaban itu.

 

Baca Juga :