Jenis Hukum Di Indonesia

Jenis Hukum Di Indonesia

Jenis Hukum Di Indonesia

Jenis Hukum Di Indonesia

Jenis hukuman pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis hukuman pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, dimana pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan.

Jenis jenis hukuman pidana tersebut adalah:

Hukuman-hukuman pokok, yaitu :

  • Hukuman mati
  • Hukuman penjara
  • Hukuman kurungan
  • Hukuman denda
  • Hukuman tutupan

 

Hukuman-hukuman tambahan, yaitu :

  • Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  • Perampasan barang-barang tertentu
  • Pengumuman keputusan hakim

Penjelasan :

Hukuman-hukuman pokok

Hukuman mati

Teks Editorial Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman ini adalah puncaknya dari segala hukuman.

Dalam abad abad terakhir sering terjadi pro-kontra mengenai hukuman mati ini. Salah satunya karena sifatnya yang mutlak yang tidak memungkinkan mengadakan perbaikan atau perubahan. Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan, meskipun di dalam suatu perkara terlihat pemeriksaan dan bukti-bukti menunjuk kepada kesalahan terdakwa akan tetapi kebenaran itu hanya pada Tuhan.

Maka tidak mustahil seorang hakim dengan segala kejujurannya melakukan suatu kekeliruan di dalam pandangan dan pendapatnya. Apabila hukuman itu telah dijalankan kemudian terdapat kekeliruan, tak ada seorangpun yang dapat mengembalikan keadaan.

Hasil survei PBB antara 1998 hingga 2002 tentang korelasi antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan menyebutkan hukuman mati tidak lebih baik dari pada hukuman penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Hasil studi tersebut secara signifikan mempengaruhi keputusan beberapa negara untuk menghapuskan hukuman mati.

Banyak negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk diterapkan di KUHP-nya seperti: Belanda, Jerman, Italia, Portugal, dan lain-lain. Sedangkan negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Pakistan, dan lain-lain masih mencatumkan pidana mati di KUHP-nya.

Bahkan di Indonesia semakin banyak delik yang diancam dengan pidana mati, diantaranya :

  • Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden)
  • Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing berperang)
  • Pasal 124 ayat (3) KUHP (menyerahkan kekuasaan, menganjurkan huru-hara)
  • Pasal 140 ayat (3)KUHP (makar pada negara sahabat)
  • Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)
  • Pasal 365 ayat (4)KUHP (curat curas dengan kematian)
  • Pasal 444 KUHP (pembajakan laut,dengan akibat kematian)
  • Pasal 479 K ayat (2) dan pasal 479 O ayat (2) KUHP (kekerasan dalam pesawat dengan akibat kematian)

Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)

di Indonesia juga dilindungi dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini di tunjukan dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai HAM, yaitu undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 ayat 1 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Demikan juga dalam amandemen kedua konstitusi UUD 1945, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun“, tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.

Hal ini dikarenakan hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati. Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.

Untuk meringankan penderitaan fisik bagi terpidana mati, maka beberapa usaha telah dilakukan dalam eksekusi seperti: guillotine (Prancis, 1792), kursi listrik (Prancis, 1888), kamar gas (1924), dan dengan suntikan.

Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam PP No 2 tahun 1964, yaitu:

  • Ditembak mati (pasal 1)
  • Ditempat penjatuhan hukuman pengadilan tingkat pertama (pasal 2)
  • Regu tembak(1 perwira,1 bintara, dan 12 tamtama) (pasal 10/1.2)
  • Berdiri, duduk, berlutut (pasal 12)
  • Sasaran tembak jantung (pasal 14)