Mengenal Tentang Periodisasi Konstitusi Di Indonesia

Mengenal Tentang Periodisasi Konstitusi Di Indonesia

Mengenal Tentang Periodisasi Konstitusi Di Indonesia

Mengenal Tentang Periodisasi Konstitusi Di Indonesia

1.      Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Baru sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) disahkan Undang-Undnag Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Berlainan dengan Undang-Undang Dasar 1949 yang dengan tegas dinyatakan dalam pasal 186 bahwa sifatnya sementara, maka Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada keterangan tentang hal tersebut. Namun, kalau dibaca Undang-undang Dasar 1945 dimana dalam pasal III ayat (2) aturan tambahan disebutkan, akan dibentuk Majelis Permusyawaratan menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah menetapkan Undang-Undang Dasar, maka ini berarti bahwa selama Majelis Permusyawaratan Rakyat belum menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap, tidak bisa lain sifatnya adaalah sementara.

2.      Konstitusi RIS ( 27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Perjalanan negara baru Republik Indonesia, ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Ternyata mengembalikan Hindia Belanda seperti sebelumnya Jepang datang ke Indonesia adalah tidak mudah. Dan akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Taktik Belanda dengan adanya negara-negara itu akan meruntuhkan kekuasaan Republik Indonesia.

Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II  pada tahun 1948. Akibat dari hal ini kemudian dan pengaruh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka di Den Haag diadakan Konferensi Meja Bundar dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia, B.F.O (Bijeenkomst voor federal Overleg) dan Nederland serta sebuah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Dalam konferensi itu dihasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu :

1.      Mendirikan  Negara Republik Indonesia Serikat;

2.      Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;

3.      Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Sedangkan persetujuan penyerahan kedaulatan terrdiri dari tiga persetujuan, yaitu :

1.      Piagam penyerahan kedaulatan;

2.      Status Uni;

3.      Persetujuan perpindahan.

Rencana Undang-Undang Dasar untuk Negara Republik Indonesia Serikat dibuat oleh delegasi B.F.O pada Konferensi Meja Bundar tersebut, rencana tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 yang sebelumnya pada tanggal 14 Desember 1949 telah disetujui oleh Komite Nasional Pusat sebagai badan perwakilan rakyat di Republik Indonesia.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, maka Republik Indonesia hanyalah merupakan salah satu Negara Bagian dalam Republik Indonesia Serikat, dan wilayahnya sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ( UUD RIS) adalah daerah yang disebut dalam persetujuan Renville. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh Indonesia maka mulai tanggal 27 Desember 1949, hanya berlaku dalam wilayah Negara Bagian Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan bahwa sebetulnya badan yang membentuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat kurang representatif, maka dalam pasal 186 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat disebutkan bahwa Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstituusi Republik Indonesia Serikat. Dan dari bunyi pasal ini jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat bersifat sementara.

3.      Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (27 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (1949) merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia, sehingga akhirnya tinggal tiga negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Hal ini jelas mengakibaatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat antara Republik Indosia Serikat yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera, dan Republik Indonesia untuk mendirikan kembali negara kesatuan Republik Indonesia.

Perssetujuan tersebut dituangkan dalam suatu persetujuan 19 Mei 1950 di mana dicapai kata sepakat akan mendirikan kembali Negara Kesatuan sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagi negara yang akan didirikan itu jelas perlu adanya suatu Undang-Undang Dasar yang baru. Dan untuk itu dibentuklah suatu Panitia bersama yang menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada taggal 17 Agustus 1950.

Jalan yang ditempuh untuk memperlakukan Undang-Undang Dasar 1950 (UUD 1950) ini dengan mempergunakan pasal 190, pasal 127 a dan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yaitu pasal-pasal tentang perubahan Undang-Undang Dasar, maka dengan Undang-Undang Federal no.7 tahun 1950 Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat No.  56, resmilah Undang-Undang Dasar 1950 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950.

Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1949, juga Undang-Undang Dasar 1950 ini bersifat sementara, hal ini jelas disebutkan dalam pasal 134, dimana di haruskan Konstituante bersama dengan pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Hal ini disebabkan karena badan yang menyusun UUD 1950 merasa dirinya kurang representatif, sama hal nya dengan badan yang menyusun Undang-Undang Dasar 1949.

Berbeda dengan UUD 1949, yang tidak sempat mewujudkan konstituante, maka dibawah UUD 1950 sebagai realisasi dari pasal 134 tersebut telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan UU No.7 tahun 1953. Dan sebagai hasilnya pada tanggal 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah Konstituante.

Sementara konstituante yang telah bersidang selama kurang lebih dua setengah tahun belum dapat menyelesaikan tugasnya maka situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan. Dan kegagalan Konstituante untuk memecahkan masalah pokok dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru, disebabkan karena tidak pernah mencapai quorum 2/3 seperti yang diharuskan.

Untuk mengisi hal tersebut, maka pada tangga 22 April 1959 atas nama pemerintah, Presiden memberikan amanatnya di depan sidang pleno Konstituante yang berisi anjuran agar konstituante menetapkan saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap bagi Republik Indonesia. Ternyata setelah diadakan beberapa kali sidang dan diadakan pemungutan suara, quorum yang diharuskan pasal 137 ayat (2) UUDS 1950 tidak tercapai. Hal ini telah dilaksanakan dengan tiga kali pemungutan suara.

Keadaan tersebut dansituasi tanah air pada waktu itu jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengucapkan dekritnya.

4.      Undang-Undang Dasar 1945 ( 5 Juli 1959-sekarang)

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dari dekrit presiden ini  ialah staatsnoodrecht. Hal ini sama dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ordebaru seperti yang dapat dibaca dalam Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966.

Adanya istilah orde baru di atas adalah untuk membedakan Majelis Permusyawaratan Sementara pada masa 1959-1965 yang juga disebut masa orde lama yangg dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sebab sesudah gagalnya gerakan 30 September 1965, maka semboyan banyak dikemukan unttuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Dibawah Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kalo dilaksanakan pemiliha umum pada tanggal 3 Juli 1971, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang no. 15 tahun 1969, Undang-Undang mana adalah pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 jo.No. XLII/MPRS/1968.

Sebagai hasil dari pemilihan umum tersebut maka pada tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 1 Oktober 1972 Majelis Permusyawaratan Rakyat dilantik pula.  Dalam sidangnya pada tahun 1973 Majelis  Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan bahwa pemilihan umum berikutnyaakan diadakan pada akhir tahun 1977 dalam ketetapnnya No.VIII/MPR/1973.

Pada tanggal 1 oktober 1977 telah dilantik anggota DPR dan MPR hasil pemilihan umum ke II-1977. Dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 diperintahkan pemilihan umum berikutnya adalah tahun 1982.

Setelah UUDS 1950 kembali ke UUD 1945, sifatnya masih tetap sebagai UUDS. Namun, pada masa orde baru,konsolidasi kekuasaan lama-kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 Tahun. Pada masa orde baru, pemerintah menyatakanakan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun, pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni. Pada masa orde baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, diantaranya melalui sejumlah peraturan :

a.     Ketetapan MPR No. I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945,, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.

b.     Ketetapan MPR no. IV/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

c.     Undang-UndangNO. 5 tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR No. IV/MPR/1983.

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti. Kelemahan dan ketidaksempurnaan UUD 1945 bahkan telah dinyatakan oleh Soekarno pada rapat pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 .

Gagasan perubahan UUD 1945 menemukan momentumnya di era reformasi. Pada awal masa reformasi, Presiden membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang didalamnya terdapat Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan. Kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen UUD 1945 yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahan dan kekosongan dalam UUD 1945. Gagasan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945 yaitu:

1.      sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

2.      sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.      sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);

4.      sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan

5.      sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR  dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan Pertama UUD 1945 disahkan dalam Sidang Umum MPR-RI yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. Pengesahan naskah Perubahan Pertama itu tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme di sebagian kalangan masyarakat yang cenderung menyakralkan atau menjadikan UUD 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan sama sekali. Perubahan Pertama ini mencakup perubahan atas 9 pasal UUD 1945, yaitu atas Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 21. Kesembilan pasal yang mengalami perubahan atau penambahan tersebut seluruhnya berisi 16 ayat atau dapat disebut ekuivalen dengan 16 butir ketentuan dasar.

Gelombang perubahan atas naskah UUD 1945 terus berlanjut, sehingga dalam Sidang Tahunan pada tahun 2000, MPR-RI sekali lagi menetapkan Perubahan Kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus 2000. Cakupan materi yang diubah pada naskah Perubahan Kedua ini lebih luas dan lebih banyak lagi, yaitu mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu Bab VI tentang Pemerintah Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab IXA tentang Wilayah Negara, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Jika ke-27 pasal tersebut dirinci jumlah ayat atau butir ketentuan yang diaturnya, maka isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru sama sekali.

Setelah itu, agenda perubahan dilanjutkan lagi dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2001 yang berhasil menetapkan naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Bab-bab UUD 1945 yang mengalami perubahan dalam naskah Perubahan Ketiga ini adalah Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementerian Negara, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, dan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Seluruhnya terdiri atas 7 bab, 23 pasal, dan 68 butir ketentuan atau ayat. Dari segi jumlahnya dapat dikatakan naskah Perubahan Ketiga ini memang paling luas cakupan materinya. Tapi di samping itu, substansi yang diaturnya juga sebagian besar sangat mendasar. Materi yang tergolong sukar mendapat kesepakatan cenderung ditunda pembahasannya dalam sidang-sidang terdahulu. Karena itu, selain secara kuantitatif materi Perubahan Ketiga ini lebih banyak muatannya, juga dari segi isinya, secara kualitatif materi Perubahan Ketiga ini dapat dikatakan Sangay mendasar pula.

Perubahan yang terakhir dalam rangkaian gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, adalah perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002. Pengesahan naskah Perubahan Keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam naskah Perubahan Keempat ini, ditetapkan bahwa (a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat; (b) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kalimat “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”; (c) pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A; (d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan negara; (e) pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara keseluruhan naskah Perubahan Keempat UUD 1945 mencakup 19 pasal, termasuk satu pasal yang dihapus dari naskah UUD.  Ke-19 pasal tersebut terdiri atas 31 butir ketentuan yang mengalami perubahan, ditambah 1 butir yang dihapuskan dari naskah UUD. Paradigma pemikiran atau pokok-pokok pikiran yang terkandungdalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 setelah mengalami empat kali perubahan itu benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli ketika UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahkan dalam Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945 ditegaskan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2002, status Penjelasan UUD 1945 yang selama ini dijadikan lampiran tak terpisahkan dari naskah UUD 1945, tidak lagi diakui sebagai bagian dari naskah UUD. Jikapun isi Penjelasan itu dibandingkan dengan isi UUD 1945 setelah empat kali berubah, jelas satu sama lain sudah tidak lagi bersesuaian, karena pokok pikiran yang terkandung di dalam keempat naskah perubahan itu sama sekali berbeda dari apa yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut.

 

Baca Artikel Lainnya: