Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersehut memuat amar “kondemnator” (condemnatoir). Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau “noneksekutabel”.

Putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang, bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (contentiosa). Perkara yang disebut berbentuk kontentiosa (contentiuse rechtspraak, contentious jurisdiction) sebagai berikut :

  1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (party),
  2. Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan
  3. Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor (contradictoir) yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah berdasarkan asas audi alteram partem.

Demikian ciri pokok bentuk perkara kontentiosa. Pada prinsipnya atau pada umumnya, putusan yang mengandung amar kondemnator hanya dijumpai dalam putusan perkara yang berbentuk kontentiosa. Namun demikian, asas umum tersebut tidak mengurangi kemungkinan bahwa dalam gugatan yang berbentuk kontentiosa tidak mengandung amar kondemnator. Bisa saja amar atau diktumnya hanya mengandung “pernyataan” hukum, yang disebut amar yang bersifat “deklarator” (declaratoir).

  1. d)Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Rumusan di atas merupakan asas eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG. Asas tersebut menentukan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan “atas perintah” dan “di bawah pimpinan” Ketua Pengadilan Negeri (op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad). Jadi, berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi yang pelimpahannya diberikan undang-undang kepada Pengadilan Negeri, kewenangan itu secara formal berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang

1)     Memerintahkan eksekusi; dan

2)     Memimpin jalannya eksekusi.

 

https://promo-honda.id/planmaker-full-apk/