Sejarah Terbentuknya BPUPKI dan PPKI (Lengkap)

Sejarah Terbentuknya BPUPKI dan PPKI (Lengkap)

Pada 1943 perang pasifik terasa berbalik arah, tentara Jepang yang mulanya mampu dengan mudah mengalahkan tentara Sekutu, jadi ber-sifat defensik dan Tentara Sekutu bergerak ofensif untuk merebut lagi lokasi – wilayahnya di Asia sampai Pasifik.

Pemerintah Jepang dan penguasa militer di Tokyo akhir-nya meninjau lagi sikap mereka terhadap kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Juni 1943 dalam sidang ke- 82 Parlemen Jepang di Tokyo Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo mengumumkan perihal dukungan peluang bangsa Indonesia untuk berperan serta dalam politik dan pemerintahan. Tanggal 7 Juli 1943 Perdana Menteri Tojo mampir ke Jakarta dan ber-pidato di lapangan Ikada perihal janji kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Jepang. Untuk menindak lanjutinya terhadap 5 September 1943 dibentuklah “Chuo Sang-In” / Dewan Pertimbangan Pusat, selanjutnya dilanjutkan dengan dibentuk “Syu Sangi Kai” atau disebut Dewan Pertimbangan Daerah untuk tiap- tiap karisidenan (Syu).

Pada bulan November 1943 di Tokyo diselenggarakan konferensi Asia Timur Raya, maka negara- negara yang udah diberi kemerdekaan di undang seperti negara Philipina, Thailand, Burma dan pemerintah boneka Jepang di Cina. Sedang-kan India diundang sebagai pengamat. Dan Indonesia mirip sekali tidak dilibatkan. Hanya, sesudah konferensi Asia Timur Raya selesai, Sukarno, Moh. Hatta dan Ki Hajar Dewantara diundang untuk mampir ke Jepang dan berjumpa dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Tojo. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang tidak memberikan tanda perihal kemerdekaan lebih-lebih permintaan untuk memanfaatkan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan bendera Nasional termasuk ditolak.

Pada bulan Agustus 1944 kondisi pertahanan Jepang makin buruk, moral penduduk dan tentara Jepang mengalami kemerosotan serta mengolah untuk kepentingan perang pun menurun. Sebelumnya, terhadap bulan Juli 1944 kepulauan Saipan yang strategis mampu di rebut Sekutu. Faktor- faktor itu yang memicu kabinet Perdana Menteri Tojo jatuh terhadap 17 Juli 1944 dan selanjutnya di tukar oleh Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso. Langkah yang ditempuh P.M Koiso berusaha untuk menjaga pengaruhnya terhadap rakyat di lokasi yang didudukinya ialah dengan langkah memberikan janji kemerdekaan. Pada 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang ke -85 yang diselengarakan di Tokyo, P.M Koiso mengumumkan bahwa pemerintah Jepang memperkenankan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) untuk merdeka di sesudah itu hari.

Tujuan dukungan kemerdekaan itu adalah :
1. Untuk mendapat simpati dan popularitas dari rakyat Indonesia.
2. Untuk mengembangkan kebijaksanaan Imperium Asia Timur Raya.
3. Guna memanfaatkan kondisi untuk kepentingan perang.
Namun Deklarasi P.M Koiso perihal kemerdekaan Indonesia tidak-lah diikuti langkah yang nyata kearah perwujudan kemerdekaan Indonesia. Melainkan disebabkan pemerintah Jepang menganggap bahwa menanggulangi krisis perang dengan Sekutu lebih perlu dan mendesak daripada masalah kemerdekaan Indonesia.
Pada 1944 sesudah kepulauan Saipan jatuh ternyata tentara Jepang termasuk mampu di pukul mundur oleh tentara Amerika Serikat tempatnya di kepulauan Solomon. Kemudian Irian, Moratai termasuk dikuasainya. Pada 20 Oktober 1944, tentara Amerika Serikat yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di kepulauan Leyte (Philipina). Dan 19 Februari 1945, benteng Iwo Jima gagal dipertahankan oleh tentara Jepang. Pasukan Sekutu menyerang bagian-bagian lokasi Indonesia seperti Halmahera, Ambon, Manado, Surabaya, serta Balikpapan. Menghadapi kondisi yang kritis ini, kelanjutannya pemerintah militer Jepang di bawah pimpinan Saiko Shikian (Panglima Militer) yakni Kumaciki Harada mengumumkan pembentukan badan yakni “Dokuritsu junbi Cosukai” atau “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) terhadap 1 Maret 1945. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal- hal perlu yang terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam bisnis pembentukan negara Indonesia. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat.
Pada 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, Jakarta. Pada 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 mengadakan sidang. Pada sidang BPUPKI Mr. Muh. Yamin dan Ir. Sukarno jadi pembicara yang menyampaikan pidato yang mengusulkan kelima basic filsafat negara yang di kenal sebagai “Pancasila”.

Rumusan materi Pancasila yang pertama oleh Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang menyampaikan lima Azaz dan Dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia yakni :
1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan,
5. Kesejahteraan Rakyat.

Pada 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidato-nya yang di kenal sebagai lahir-nya Pancasila menurut Sukarno adalah :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima basic selanjutnya dinamakan Pancasila oleh Sukarno. Sesudah sidang pertama tersebut, terhadap 22 Juni 1945 terbentuk Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang yang dikenal dengan “Panitia Sembilan”. Anggotanya para bagian BPUPKI yakni IR. Sukarno, Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, K.H. Wakhid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim dan Mr. Moh. Yamin. Panitia sembilan menghasilkan dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”.
Rumusan Dasar Negara Indonesia selanjutnya yakni :
1. Ke Tuhanan, dengan kewajiban menggerakkan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya,
2. (Menurut) basic kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum rumusan disahkan, tokoh- tokoh agama Nasrani dari Indonesia Timur menemui Moh. Hatta, agar meninjau lagi isi sila pertama. Akhirnya Drs. Moh. Hatta berkonsultasi dengan empat para pemuka Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan. Hasilnya, demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama di tukar “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI perihal perumusan paling akhir materi Pancasila sebagai basic filsafat negara dan termasuk membicarakan Rencana Undang- Undang Negara Indonesia Merdeka. Panitia Perancang UUD di ketuai IR. Sukarno. Panitia selanjutnya sesudah itu membentuk panitia kecil perancang Undang- Undang Dasar yang beranggota tujuh (7), orang yakni Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr.R.P. Singgih, dr. Sukiman dan H. Agus Salim . Hasil perumusan panitia kecil ini disempurnakan dari faktor bahasanya oleh panitia lain yakni Prof. Dr. Mr. Supomo, H. Agus Salim dan Prof. Dr. P.A. Husein Jayadiningrat.
Berkat kerja keras dan kesadaran bagian BPUPKI udah sukses menyusun produk- produk bagi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia harus udah siap untuk merebut dan menjaga kemerdekaan. Karena berdasar analisa dan perhitungan politik, tentara Jepang bakal langsung kalah dalam Perang Dunia II atau Perang Asia Timur Raya.

Pembentukan PPKI
Pada 16 Mei 1945 di Bandung diselenggarakan Konggres Pemuda seluruh Jawa yang di sponsori Angkatan Muda Indonesia. Sebenarnya Angkatan Muda Indonesia dibentuk atas inisiatif Jepang terhadap pertengahan tahun 1944. Dalam perkembangannya gerakan ini lebih berupa anti Jepang. Konggres selanjutnya antara lain dihadari oleh Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Cokroaminoto dan Harsono Cokroaminoto serta mahasiswa-mahasiswa IKA Daigaku, (Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta, direkomendasi agar para pemuda bersatu melakukan proklamasi kemerdekaan bukan sebagai hadiah dari Jepang. Konggres selanjutnya dalam kondisi nasional kebangsaan Indonesia, Lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan tanpa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”. Bendera Merah Putih dikibarkan tanpa bendera Jepang, Hinomaru.

Dalam konggres selanjutnya antara lain menghasilkan dua resolusi yaitu: – Semua golongan di Indonesia (utamanya golongan pemuda) dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional. – Dipercepatnya pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.
Ternyata konggres menunjukkan dukungan dan kerjasama dengan Jepang dalam bisnis mencapai kemenangan terakhir. Pernyataan perihal kerja mirip dengan Jepang selanjutnya ditentang utusan pemuda dari Jakarta seperti Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Chairul Shaleh. Mereka tidak mengambil alih bagian dalam gerakan Angkatan Muda Indonesia dan menyiapkan organisasi kepemudaan yang lebih radikal.

Pada tanggal 15 Juli 1945 para pemuda radikal selanjutnya membentuk organisasi “Gerakan Angkatan Baru Indonesia” tujuannya yakni mencapai persatuan terhadap seluruh golongan penduduk di Indonesia, menanamkan stimulan yang revolusioner atas kesadaran sebagai rakyat yang berdaulat, membentuk negara Indonesia, mempersatukan kerjasama dengan Jepang, tetapi kalau harus bergerak sendiri ”Mencapai kemerdekaan dengan kapabilitas sendiri”. Namun Gerakan Rakyat Baru selamanya harus tunduk terhadap Gunseiku (pemerintah militer Jepang). Dan kala tanggal 28 Juli 1945 Gerakan Rakyat Baru diresmikan, di mana Jawa Hokokai dan Masyumi digabung ternyata tokoh-tokoh golongan pemuda seperti Chairul Saleh, Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Asmara Hadi menolak untuk bergabung. Nampak sadar perselisihan sadar antar Golongan tua dan muda sependapat bahwa kemerdekaan Indonesia langsung diproklamasikan tetapi keduanya berselisih pendapat perihal pelaksanaannya. Golongan tua cocok dengan perhitungan politik berpendapat bahwa Indonesia mampu merdeka tanpa pertumpahan darah dengan jalur kerjasama dengan Jepang. Golongan tua menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pembentukan PPKI (Dokuritsu Jumbi Iinkai) dilakukan tanggal 7 Agustus 1945, maka kala itu termasuk BPUPKI (Dokuritsu Jumbi Cosakai) dibubarkan. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi (Panglima Perang Tertinggi di seluruh Asia Tenggara). Untuk pengangkatan tersebut, jenderal Terauci memanggil tiga tokoh nasional terdiri Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Radfiman Widyodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka bertiga berangkat menuju di markas Jenderal. Terauci di Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalath (Vietnam Selatan) terhadap tanggal 12 Agustus 1945, Terauci menyampaikan kepada tokoh-tokoh Indonesia bahwa pemerintah Jepang udah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk pelaksanaannya udah dibentuk PPKI sampai menanti persiapan selesai.
Sementara itu, untuk lokasi Indonesia pasca kemerdekaan ada tiga usulan yakni : – Seluruh bekas Hindia Timur Belanda – Seluruh bekas Hindia Timur Belanda disempurnakan dengan Malaya, tetapi tidak mencakup Papua. – Seluruh bekas Hindia Timur Belanda, disempurnakan dengan Malaya, Borneo, Timur Portugis dan Papua serta pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

Namun terdapat perbedaan antara pemerintah Jepang dengan tokoh-tokoh nasional. Jepang beranggapan bahwa dukungan kemerdekaan dilakukan secara bertahap dari satu area ke area lain, alasannya tingkat persiapan tiap lokasi berbeda-beda. Namun tokoh-tokoh nasional bersikeras agar kemerdekaan diberikan kepada seluruh Indonesia sekaligus. PPKI keanggotaannya terdiri dari 21 orang dari seluruh Indonesia. Ketuanya Ir. Sukarno dan wakil Moh. Hatta. Tugas PPKI adalah bertindak sebagai badan yang menyiapkan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tentara Jepang kepada badan tersebut.

baca juga :