Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang beradab mengandung makna bahwa beradab erat kaitannya dengan aturan-aturan hidup, budi pekerti, tata krama, sopan santu, adat istiadat, kebudayaan, kemajuan ilmu pengetahuan, dsb. Semua aturan diatas bertujuan untuk menjaga agar manusia tetap beradab, tetap menghargai harkat dan derajat dirinya sebagai manusia. Adab diperlukan agar manusia bisa meletakkan diri pada tempat yang sesuai.

Kebijakan Pemerintah yang sesuai dengan sila kedua contohnya yaitu:

  1. Menegakkan HAM

Pemerintah berusaha semaksilmal mungkin menegakkan Hak Asasi Manusia dengan membuat peraturan-peraturan HAM . Peraturan HAM dalam Konstitusi Negara diantaranya sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Jaminan perlindungan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diantaranya adalah sebagai berikut.

Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 Ayat (1)

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 Ayat (2)

Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan, pasal 28

Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, pasal 29 Ayat (2)

Hak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30

Hak mendapat pengajaran, pasal 31

Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, pasal 23

Hak dibidang perekonomian, pasal 33.

Hak fakir miskin dan anak terlantar dipeiharaan oleh negara, pasal 34.

Undang-Undang

Peraturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti penyiksaan, Perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat.

UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hubungan Perubahan.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Rativikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja Secara Paksa

UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Rativikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja

UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Rativikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan

UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang tindak Pidana Subversi

UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Rativikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

 

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan Presiden, di antaranya adalah sebagai berikut.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia Perserkatan Bangsa-Bangsa serta tindak lanjutnya

Keputusan presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada

Pengadilan Negri Jakarta Pusat, Prngadilan Negri Surabaya, dan Pengadilan Negri Makassar

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada

Pengadilan Negri Jakarta Pusat, yang diubah dengan keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komosi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM


Baca juga: