Tugas Dan Kewenangan Lembaga Negara

Tugas Dan Kewenangan Lembaga Negara

 

Tugas Dan Kewenangan Lembaga Negara

Kepresidenan


 Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:

  1.  Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
  2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
  3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
  4.  Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
  5.  Menetapkan Peraturan Pemerintah
  6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
  7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
  8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
  9. Menyatakan keadaan bahaya.
  10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
  11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  12. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
  13. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
  14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
  15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
  16. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
  17. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
  18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
  19. Tugas dan Fungsi Presiden Sebagai Kepala Negara :

1)      Melangsungkan perjanjian dengan Negara lain

2)      Mengadakan perdamaian dengan Negara lain

3)      Menyatakan Negara dengan Negara lain

4)      Mengumumkan perang terhadap Negara lain

5)      Menggangkat, melantik dan memberhentikan duta serta konsul untuk Negara lain.

6)      Menerima surat kepercayaan dari Negara lain melalui duta dan konsul Negara lain

7)      Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan tingkat nasional

8)      Menguasai angkatan darat, laut dan udara serta kepolisian.

  1.  Sebagai Kepala Pemerintahan :

1)      Memimpin kabinet

2)      Menggangkat dan melantik mentri-mentri

3)      Memberhentikan mentri-mentri

4)      Mengawasi operasional pembangunan

5)      Menerima mandat dari MPR RI

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Berubahnya kedudukan MPR juga berimplikasi kepada tugas dan wewenang MPR. MPR tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih dan men¬gangkat Presiden dan Wakil Presiden, kecuali jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, MPR juga tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah.

Berubahnya kedudukan, tugas, dan wewenang MPR tersebut memang tidak berarti menghilangkan peran penting MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR masih berwenang untuk:

  1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
  2. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR;
  3. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mem-berhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;
  4. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jaba¬tannya; memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
  5. serta memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Tugas dan wewenang DPR antara lain :

  1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
  2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
  3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
  4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
  6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
  9. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
  10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
  11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
  12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
  13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
  14. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DPD :

  1. mengusulkan rekomendasi yang melibatkan diskusi dan pertimbangan yang berhubungan dengan bidang legislatif tertentu.
  2. mengawasi penegakan hukum tertentu.
  3.  mengusulkan Tagihan ke DPR dan terlibat dalam pembahasan RUU terkait untuk lokal atau Otonomi (Daerah hal, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pembentukan, pembesaran, dan integrasi wilayah lokal, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya) .
  4. Dan masalah lain yang berkaitan dengan alokasi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah / Pemerintah Daerah.
  5. DPD juga memberikan masukan kepada DPR mengenai hal-hal yang terkait dengan RUU tentang APBN dan Tagihan yang berhubungan dengan perpajakan, pendidikan, dan agama.
  6. memberikan masukan pada pemilihan dan pengangkatan anggota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  7. mengamati dan mengawasi penegakan UU Otonomi Daerah, serta pembentukan, pembesaran, dan integrasi wilayah lokal, Hubungan Pusat dan Daerah Pemerintah, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Nasional Anggaran, perpajakan, pendidikan, dan agama.

 

Artikel Terkait